Tarakan, 13 Agustus 2025 — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat evaluasi penerimaan retribusi daerah dan rekonsiliasi karcis retribusi daerah semester I tahun 2025. Dalam rapat tersebut, sejumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) memaparkan laporan kegiatan serta potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat ditingkatkan.

UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan melaporkan adanya 11 aset yang belum melunasi kontrak sewa meskipun masih ditempati, serta permasalahan pedagang tanpa tempat layak di dermaga. UPTD ini mengusulkan rapat koordinasi lintas instansi untuk mempertegas retribusi. Selain itu, potensi pendapatan lain dapat dioptimalkan dari parkir inap dan penyewaan lokasi untuk kegiatan pesta pernikahan.

UPTD KPH Kota Tarakan menyoroti kendala penjualan produk Madu Kelulet yang kalah bersaing karena harga tinggi, sementara produk minyak kayu putih relatif stabil. UPTD berharap dukungan promosi dari OPD lain. Dari sektor perikanan, UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan memperkirakan laboratorium perikanan berpotensi menghasilkan PAD hingga Rp750 juta per tahun, namun terkendala fasilitas dan keterbatasan SDM.

Sementara itu, UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau melaporkan realisasi penerimaan yang telah melampaui target dengan capaian 100,5%. UPTD Pelabuhan Tengkayu II Tarakan juga menyampaikan potensi Rp250 juta dari sewa lautan dan pemanfaatan Pasar Ikan Higienis yang hingga kini belum terealisasi. Adapun Dinas Kehutanan Kaltara mengungkapkan keterbatasan sarana dan prasarana yang masih menghambat kegiatan operasional.

Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi acuan bagi Pemprov Kaltara dalam memperkuat strategi peningkatan PAD, memperbaiki pengelolaan aset, serta mengoptimalkan potensi retribusi dari berbagai sektor.