Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 12 Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Yang dimaksud Kendaraan Bermotor diatas Adalah adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dikecualikan dari Objek PKB kepemilikan dan/atau penguasaan atas :

kereta api;
Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Dasar pengenaan BBNKB merupakan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang mengatur mengenai nilai jual Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Perda Kaltara No 1 Tahun 2024 Pasal 12 Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).