Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam pengelolaan pendapatan daerah, Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan **Pelatihan Juru Sita dan Penagihan Pajak Batch IX**. Kegiatan ini berlangsung pada 2-6 Desember 2024 di Gedung Nusantara Lantai 1, PKN STAN, Tangerang Selatan.
Pelatihan ini merupakan bagian dari inisiatif Bapenda untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta mengoptimalkan pajak daerah melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Dengan semangat kolaborasi, pelatihan ini diharapkan mampu menjawab tantangan dalam penagihan pajak yang semakin kompleks.
Menurut penyelenggara, tujuan utama pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan perpajakan, teknik penagihan, dan langkah-langkah hukum dalam penyitaan aset. Selain itu, pelatihan ini juga menitikberatkan pada penggunaan teknologi informasi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas proses penagihan pajak.
Beberapa fokus utama pelatihan meliputi:
1. **Pemahaman Peraturan Perpajakan:** Memberikan wawasan mendalam mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta aturan terkait penagihan.
2. **Teknik Penagihan Efektif:** Mempelajari strategi komunikasi yang baik dengan wajib pajak guna memastikan kelancaran penagihan.
3. **Penegakan Hukum:** Melatih peserta untuk melaksanakan tindakan hukum sesuai aturan, termasuk penyitaan aset.
4. **Etika dan Profesionalisme:** Membentuk sikap profesional guna menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas.
5. **Efisiensi dan Teknologi:** Mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi proses penagihan.
6. **Monitoring dan Evaluasi:** Melatih peserta dalam menganalisis data, memantau kinerja, dan mengembangkan strategi penagihan yang lebih baik.
Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Utara menekankan pentingnya pengembangan kapasitas ASN untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang mengharapkan pelayanan publik berkualitas, transparan, dan akuntabel.
“Pelatihan ini memiliki peran vital dalam mendukung kinerja pemerintah daerah, baik dalam penegakan pajak maupun optimalisasi pendapatan daerah. Tugas juru sita dan penagihan pajak bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk melaksanakannya dengan baik,” ungkapnya.
Beliau juga menambahkan bahwa pelatihan ini tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga membangun ASN yang kompeten, tangguh, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan fasilitas seperti modul pembelajaran, alat tulis, sertifikat, hingga konsumsi harian. Namun, peserta juga diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, seperti membawa laptop, kartu BPJS atau asuransi lain, dan mengikuti seluruh sesi dengan disiplin dan kode etik yang baik.
Kepala Bapenda juga mengingatkan bahwa setelah pelatihan ini, peserta diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh guna meningkatkan kualitas penagihan pajak daerah. “Dengan kompetensi yang unggul, kita dapat mencapai target pendapatan daerah secara optimal,” tambahnya.
Melalui pelatihan ini, diharapkan koordinasi antara instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas penagihan pajak dapat semakin ditingkatkan. Bapenda Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan SDM agar mampu menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis maupun etika.
Sebagai penutup, Kepala Bapenda mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. “Saya berharap kita semua dapat menerapkan ilmu yang diperoleh demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pelatihan ini adalah langkah awal menuju pengelolaan pajak yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel,” tuturnya.
Dengan terselenggaranya pelatihan ini, Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ASN yang profesional dan andal dalam bidang perpajakan. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi katalis bagi pembangunan daerah yang lebih baik serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
