samsat_tanatidung
  • Masyarakat Terbantu dengan Keringanan Pajak Kendaraan

    Kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor kembali digelar tahun ini. Hal itu berlaku sejak diterbitkannya dua Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Utara (Kaltara), yaitu Pergub Kaltara Nomor 44 tahun 2020, tentang Pemberian Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Yang Tidak Terdaftar di Provinsi Kaltara, serta Pergub Kaltara No. 45/2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. “Dua Pergub ini merupakan kebijakan. Dan sudah berjalan sejak 1 September 2020. Pemberlakuan pergub ini untuk memberikan kemudahan pelayanan juga memberikan keringanan kepada pengguna kendaraan bagi masyarakat atau bagi wajib pajak, demikian pula dalam meningkatkan PAD Kaltara,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kaltara Imam Pratikno saat menjadi narasumber Respons Kaltara, Rabu (16/9). Pergub No. 44/2020 sendiri ditujukan kepada pemiliki kendaraan bermotor roda 2 atau 4 yang melakukan pendaftaran balik nama di Provinsi Kaltara dengan diberikan keringanan proses secara gratis sehingga tidak ada biaya yang dipungut untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB-II). “Yang dibebaskan hanya BBNKB II. Namun untuk biaya Jasa Raharja dengan biaya kepolisian itu masih dipungut karena kendaraan mutasi harus ganti pelat nomor kendaraan dan ada biaya administrasinya sebagai PNBP. Termasuk pembayaran Jasa Raharja,” katanya. Keringanan pada Pergub No. 45/2020 berlaku juga untuk kendaraan roda 2 dan 4. Terkecuali alat berat. “Kebijakan ini diterbitkan berkaitan dengan dampak pandemi, sehingga Pemprov Kaltara memberikan kemudahan dalam pengurusan adminstrasi biaya kendaraan bermotor,” kata Imam. Adapun kemudahan yang diatur dalam Pergub No. 45/2020, yakni bagi masa pajak jatuh tempo 1 tahun diberikan besaran keringanan sebesar 10 persen. Lalu, untuk masa pajak jatuh tempo 2 tahun sebesar 15 persen, masa pajak jatuh tempo 3 tahun sebesar 20 persen, masa pajak jatuh tempo 4 tahun sebesar 25 persen, dan masa pajak jatuh tempo 5 tahun sebsar 30 persen. BP2RD Kaltara meyakini pemberlakuan kedua pergub tersebut sangat membantu masyarakat atau wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya tersebut. “Program ini sebelumnya diberlakukan pada 2018. Saat itu, Gubernur mengeluarkan kebijakannya dalam Pergub No. 29 dan 30/2018,” katanya. Masyarakat sendiri sangat antusias dengan digulirkannya kebijakan ini. Ridwan Labago, salah satu warga yang membayar pajak, sangat berterima kasih dengan pemerintah atas keringanan pajak. Menurutnya, program ini sangat membantu masyarakat dan untuk sadar wajib pajak.   Sumber : Humas Kaltara

    Read more
  • Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemprov Kaltara Rilis SP4N-LAPOR!

    Tanjung Selor- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemprov Kaltara adakan kegiatan Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dan Standar Pelayanan. Kegiatan yang berlangsung secara daring di Ruang Sekretaris Daerah pada Selasa, (22/6) ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik serta dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Suriansyah ini menghadirkan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, Analis Kebijakan Madya Kementerian PANRB Aris Samson, serta Rosikin selaku Analis Kebijakan Muda Kementerian PANRB Rosikin sebagai narasumber. Dalam sambutannya, Suriansyah menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dana atau pun pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. “Dengan berlakunya aturan tersebut dalam memberikan pelayanan publik harus memahami tentang kesetaraan antara hak dan kewajiban sesuai dengan undang-undang tentang pelayanan publik,” terangnya. Menurutnya setiap kritikan yang disampaikan oleh masyarakat merupakan suatu masukan, sudah semestinya masukan-masukan tersebut menjadi koreksi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik. “Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelayanan publik semakin baik perlu adanya penyedia layanan publik yang harus menangani serta menindaklanjuti segala bentuk pengaduan dari masyarakat dengan terus melalukan inovasi,” ujarnya. Besar harapan agar kegiatan SP4N-LAPOR! ini dapat meningkatkan hubungan pengelolaan pengaduan kepada seluruh pemerintah daerah. “Melalui kegiatan sosialisasi SP4N-LAPOR! saya berharap dapat meningkatkan hubungan dan keaktifan pengelolaan pengaduan oleh seluruh pemerintah daerah dengan aplikasi SP4N-LAPOR! serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih mengerti adanya tempat pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik,” beber Suriansyah. “Saya menyadari bahwa pemerintah pusat sangat mendukung daerah-daerah yang berkomitmen dalam melakukan perbaikan pelayanan publik dengan menyediakan pelayanan publik berbasis digital dan dapat digunakan seluruh instansi pemerintahan ini,” pungkasnya.     Sumber : https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/

    Read more

KANTOR PELAYANAN SAMSAT INDUK TANA TIDUNG

Tideng Pale, Sesayap, Tana Tidung Regency, North Kalimantan
(0553) 2025074

Jenis Pelayanan

  • Pembayaran PKB Tahunan
  • Pembayaran PKB 5 Tahunan
  • BBNKB
  • Mutasi Kendaraan
  • Proses STNK Hilang/Rusak

Waktu Pelayanan

Hari   : Senin – Kamis
Jam  : 08.00 – 13.00
Hari   : Jum’at – Sabtu
Jam  : 08.00 – 11.00

CALL CENTER SAMSAT TANA TIDUNG

MEDIA SOSIAL BPPRD