Bea Balik Nama Kendaran Bermotor (BBN-KB)

Subjek pajak BBN-KB meliputi orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak BBN-KB meliputi orang pribadi, atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan BBN-KB adalah Nilai Jual kendaraan Bermotor (NJKB) yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tarif BBN-KB atas penyerahan pertama:

• Untuk kendaraan bermotor bukan umum, ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
• Untuk kendaraan bermotor umum, ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
• Untuk kendaraan bermotor pemerintah, TNI, dan POLRI, ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
• Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).

  Tarif BBN-KB atas penyerahan kedua dan selanjutnya:

• Untuk kendaraan bermotor bukan umum, ditetapkan sebesar 1% (satu persen);
• Untuk kendaraan bermotor umum, ditetapkan sebesar 1% (satu persen);
• Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, ditetapkan sebesar 0,075%(nol koma nol tujuh puluh lima persen).

  Tarif BBN-KB atas penyerahan hibah atau waris:  

• Untuk kendaraan bermotor bukan umum, ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);

• Untuk kendaraan bermotor umum, ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);

• Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, ditetapkan sebesar 0,075%(nol koma nol tujuh lima persen).

   

Masa Pajak BBN-KB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. BBN-KB dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan. Pemungutan BBN-KB dilakukan bersamaan dengan penerbitan atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran. Pemungutan BBN-KB dilarang diborongkan. Kepala Daerah menetapkan BBN-KB terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis dan nota perhitungan.

BBNKB yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.