PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

(PBB-KB)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Butir 15 dan 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan dipungut atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk kendaraan di air. Bahan bakar yang dimaksud meliputi semua jenis bahan bakar cair, gas, maupun padat, seperti solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, dan lainnya. PBB-KB ini merupakan bagian dari Pajak Provinsi yang menjadi sumber pendapatan penting bagi pembangunan daerah.

Objek PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Bahan bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud adalah pertamax, premium, solar, dan sejenisnya.
Subjek PBB-KB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Wajib PBB-KB  adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Setiap Kendaraan Bermotor yang menggunakan nomor plat polisi dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara, wajib menggunakan Bahan Bakar Non Bersubsidi.
Dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen). Khusus untuk bahan bakar kendaraan umum, tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Motor untuk kendaraan pribadi. Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tarif sebagaimana yang dimaksud menyesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Masa PBB-KB adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan satu bulan kalender sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
PBB-KB terutang pada saat penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar.
PBB-KB yang tidak atau kurang dibayar atau apabila SPTPD tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam 20 hari sejak ditegur dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dihitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya PBBKB
Penyedia Bahan Bakar yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah Wajib Pungut (WAPU) dan ijin pemungutannya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Persyaratan untuk setiap permohonan WAPU PBB-KB yang diniagakan di wilayah Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:
  1. Surat Permohonan sebagai Wajib Pungut;
  2. Akte Pendirian Perusahaan;
  3. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  4. Surat izin Tempat Usaha (SITU);
  5. Surat Izin Usaha Niaga Umum dan Izin Usaha Niaga Terbatas;
  6. Izin sementara dari BPPRD yang berlaku selama 3 (tiga) bulan;
  7. Surat Pengesahan lokasi penimbunan bahan bakar kendaraan bermotor oleh tim BPPRD Kalimantan Utara;dan
  8. Telah melaksanakan kewajiban sebagai penyedia bahan bakar menyetorkan dan/atau melaporkan kegiatan penjualan BBM selama 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah diterbitkannya izin sementara.

Dasar Hukum

[accordions_pplugins id=’639′]