Dalam rangka memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan Program SKALA, telah diselenggarakan Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) 2 Program SKALA yang membahas Penyesuaian Rencana Kerja (Annual Work Plan/AWP) 2025–2026 pada EOPO 2 terkait penyediaan layanan dasar di daerah yang lebih baik. Pertemuan ini dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
Pertemuan Pokja 2 bertujuan untuk menginformasikan kemajuan dan capaian Program SKALA hingga Desember 2025, menyampaikan hasil konsolidasi usulan penyesuaian AWP 2025–2026, mendiskusikan isu-isu strategis dan rekomendasi hasil Program Provincial Committee (PPC) serta konsultasi kemajuan AWP di tingkat Kementerian/Lembaga, sekaligus menyepakati rekomendasi penyesuaian AWP yang akan dibawa ke Komite Teknis dan Komite Pengarah.
Program SKALA merupakan program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berfokus pada penguatan elemen strategis sistem pemerintahan daerah, meliputi manajemen keuangan publik, standar pelayanan minimal (SPM), perencanaan dan penganggaran, data dan analisis, serta pengarusutamaan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Program ini dilaksanakan selama delapan tahun dalam dua fase, yaitu Fase I (2023–2026) dan Fase II (2027–2030), serta diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
Rencana Kerja Program SKALA periode 2025–2026 yang berbasis pada 12 Thematic Action Plan (TAP) telah disahkan oleh Komite Pengarah pada 29 Juli 2025. Namun, dalam enam bulan terakhir implementasi, program menghadapi berbagai tantangan signifikan, salah satunya akibat dinamika kebijakan fiskal, khususnya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang berdampak pada keterbatasan ruang fiskal daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan dasar. Kondisi ini memunculkan dinamika “desentralisasi dalam transisi” yang memerlukan penyesuaian strategi pelaksanaan program.
Dalam konteks tersebut, SKALA telah melaksanakan review bersama mitra Kementerian/Lembaga di tingkat pusat serta menyelenggarakan Program Provincial Committee (PPC) di 12 provinsi dampingan. Proses ini bertujuan untuk melaporkan capaian, mengidentifikasi tantangan, serta mengkonsolidasikan usulan prioritas penyesuaian Rencana Kerja 2025–2026. Sejumlah isu strategis lintas sektor yang mengemuka antara lain terkait kebijakan fiskal dan TKD, penerapan SPM, pemanfaatan data mikro sektoral untuk perencanaan layanan dasar, serta implementasi kebijakan GEDSI.
Rangkaian pertemuan Pokja 2 meliputi pemaparan kemajuan Pokja 2 hingga 31 Desember 2025, identifikasi tantangan dan isu strategis, penyampaian rekomendasi hasil PPC, serta konsolidasi awal usulan penyesuaian AWP 2025–2026. Diskusi tematik juga dilakukan dengan fokus pada tantangan implementasi SPM di wilayah kepulauan, optimalisasi penggunaan TKD untuk pemenuhan SPM, serta perencanaan pendanaan program prioritas melalui Dana Otonomi Khusus.
Selain itu, pertemuan ini juga menghadirkan sesi berbagi praktik baik, antara lain pemanfaatan portal data daerah untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data, serta praktik baik pengelolaan keuangan publik. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara memaparkan praktik baik optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata kelola Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA). Paparan ini menjadi bagian dari transfer pengetahuan kepada daerah lain dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi PKAA sebagai sumber PAD.
Melalui pertemuan ini, diharapkan tersedianya informasi komprehensif mengenai kemajuan dan capaian Program SKALA hingga Desember 2025, teridentifikasinya praktik-praktik baik sebagai bahan pembelajaran lintas daerah, serta disepakatinya rekomendasi strategis dan penyesuaian AWP 2025–2026. Hasil pertemuan selanjutnya akan dibawa ke Komite Teknis dan Komite Pengarah sebagai dasar penguatan penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, sehingga implementasi Program SKALA tetap relevan dan efektif dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dasar di tengah keterbatasan fiskal daerah
